Medan – Media sosial dihebohkan dengan kemunculan tagar #SaveDPWGerakanRakyatSumut yang ramai dibicarakan oleh para kader, simpatisan, hingga masyarakat luas. Tagar ini muncul sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidakadilan yang dialami oleh pengurus inti Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Sumatera Utara.
Sejumlah pengurus inti DPW Sumut menilai adanya ketidaktransparanan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh pihak pusat. Hal ini dianggap mengabaikan peran dan kontribusi pengurus daerah yang selama ini berjuang membangun jaringan dan menggerakkan basis di lapangan.
Menurut sumber internal, masalah ini bermula dari adanya keputusan strategis organisasi yang dinilai sepihak dan tidak melalui musyawarah bersama. “Kami merasa suara DPW tidak didengar. Padahal, DPW adalah ujung tombak di daerah yang langsung berhadapan dengan rakyat,” ungkap salah satu pengurus inti yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi tersebut memicu gelombang kekecewaan, hingga melahirkan gerakan solidaritas digital dengan tagar #SaveDPWGerakanRakyatSumut. Tagar ini menjadi simbol perlawanan moral untuk mendesak adanya transparansi, keadilan, dan keterbukaan dalam pengambilan kebijakan organisasi.
Beberapa aktivis lokal juga ikut angkat bicara. Mereka menilai, konflik internal yang terjadi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi melemahkan semangat perjuangan Gerakan Rakyat di Sumatera Utara. “Gerakan ini lahir dari semangat kebersamaan. Jika ada pengurus yang merasa tidak adil, maka itu harus diselesaikan dengan bijaksana dan terbuka,” tegas salah seorang tokoh Sumut.
Hingga saat ini, DPP Gerakan Rakyat belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut. Namun, para pengurus DPW Sumut berharap agar masalah ini segera ditindaklanjuti demi menjaga soliditas organisasi dan tetap fokus pada tujuan utama: berjuang bersama rakyat.
